DEBAT CAWAPRES, Mahfud MD Akui Pemerintah Belum Bisa Tuntaskan Masalah Pinjol Hingga Saat ini

- 22 Desember 2023, 20:46 WIB
Mahfud MD dalam debat Cawapres 2024.
Mahfud MD dalam debat Cawapres 2024. /YouTube KPU RI/



PR JABAR - Pada Debat Cawapres perdana, Mahfud MD sebagai calon wakil presiden nomor urut tiga menyinggung soal kasus pinjaman online (pinjol) sebagai hal yang sangat problematik bagi pembangunan bangsa. Pasalnya, kasus ini sudah banyak menyesatkan masyarakat.

“Kasus pinjol ini sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget,” ucap Mahfud MD pada acara debat cawapres, Jumat, 22 Desember 2023.

Walau pemerintah usai  mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Mahfud mengatakan, setiap pihak tidak dapat menghindari pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat.

Disebutkan, pertumbuhan ekonomi digital yang sangat pesat tersebut mendatangkan permasalahan baru dalam kehidupan masyarakat. Misalnya seperti kasus pinjol, judi online dan kripto yang meningkat. Peningkatan itu, menurutnya, tidak sebanding dengan pengetahuan masyarakat yang belum merata.

“Rakyat yang tidak tahu langsung bilang kamu mau pinjam sekian yes, bunga sekian yes, itu perdata,” ujarnya.

Baca Juga: Gibran Rakabuming Raka Ingin Jadikan Indonesia Raja Energi Hijau Dunia di Debat Cawapres Perdana

Akibat sembarang menyetujui ketentuan dalam aplikasi atau situs daring, ia mengatakan, pemerintah mendapatkan banyak sekali aduan soal bunga pinjaman yang membludak dan tak mampu dibayar, hingga berujung menjadi kasus bunuh diri.

Ia bahkan mengakui bahwa kasus pinjol sampai dengan hari ini masih sulit untuk dituntaskan pemerintah.

“Ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mereka sampaikan itu bukan kewenangan kami, karena mereka ilegal, tidak terdaftar,” katanya.

Oleh karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam tersebut menilai pemerintah tidak bisa hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jembatan, gedung dan rumah saja.

Mahfud menambahkan, pembangunan infrastruktur di aspek regulasi maupun penguatan literasi digitalisasi kepada masyarakat menjadi dua hal yang amat penting supaya pada masa depan tidak ada lagi laporan data warga yang dicuri untuk disalahgunakan, termasuk memperkuat sistem sekuriti keamanan berbasis siber (cyber security).

Baca Juga: Cak Imin Jadi Sorotan di Debat Perdana Cawapres, Netizen: Lah Nyontek, Kalah Sama yang Muda

Dia juga terus menyuarakan bahaya pinjol kepada seluruh pihak yang berwenang dalam pemerintah dan menekankan masalah tersebut masuk sebagai tindak pidana yang harus segera ditangani.

“Berkali kali saya panggil kemudian saya undang dalam rapat bersama, gabungan di Menkopolhukam, itu adalah tindak pidana dan harus segera ditangkap. Itulah kenapa sehari berikutnya langsung ditangkap 144 orang hari itu juga, sekian,” ujar Mahfud.***

Editor: H. D. Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah