Network
PR JABAR - Pasangan Capres - Cawapres, Ganjar - Mahfud unggulkan program KTP Sakti ( Satu Kartu Terpadu Indonesia ). Progam ini merupakan lanjutan dari program kartu yang digagas Pemerintahan Jokowi.
Layanan program KTP Sakti ini akan ditingkatkan saat Pasangan Ganjar-Mahfud menang pada Pemilu 2024 mendatang. Tepatnya, 14 Pebruari 2024.
Adapun keunggulan KTP Sakti ini, diantaranya berguna untuk mengakses semua layanan pemerintah dari pusat sampai daerah. Satu kartu dengan identitas tunggal ini bermanfaat sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos).
Selama ini, bansos sering salah sasaran karena tidak validnya data warga. Diharapkan KTP Sakti akan menjadi solusi untuk mencegah bansos salah sasaran. Kepemilikan KTP Sakti, secara otomatis layanan publik akan menjadi lebih mudah dan serba cepat.
Inovasi program KTP Sakti Ganjar-Mahfud ini langsung mendapat apresiasi dari pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah. Menurut Trubus, KTP Sakti merupakan solusi mencegah masalah bantuan sosial salah sasaran, karena bisa menyatukan semua kartu layanan publik yang telah direaliasikan oleh Pemerintahan Jokowi.
"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan," kata Trubus di Jakarta baru-baru ini.
Selama ini, kata Trubus, bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan.
Jokowi telah mengeluarkan banyak kartu seperti, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.
Trubus mengapresiasi rencana Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar Pranowo-Mahfud Md meluncurkan KTP Sakti.
Trubus menilai program KTP Sakti mesti berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK). Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan egosektoral.***
