Network
PR JABAR - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku dibayar untuk nyinyir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini terkait dengan jabatan terbarunya sebagai Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN), baru-baru ini.
Hal tersebut diungkapkan pria yang akrab disapa Emil ini saat berbincang-bincang dengan Iwet Ramadhan pada kanal YouTube Brava.
Dalam kesempatan itu, Emil mengaku ditawari Presiden Jokowi sebagai kurator IKN saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat (Jabar).
"Sebenarnya Oke untuk bantuin, tapi saya bilang, Pak saya ngurusin 48 juta manusia, sesibuk itu. Jadi banyak urusan," ujar Emil.
"Nah tapi kan sekarang enggak, Pak Jokowi minta lagi, akhirnya saya putuskan, saya terima. Ini namanya Kurator," lanjutnya.
Dijelaskan, Kurator itu atas nama Presiden. Dengan begitu, Emil diberi wewenang untuk meluruskan sesuatu yang dinilainya salah. "Yang jelek diperbaiki, menolak desain yang tidak sesuai dengan sustainability," kata Emil.
Baca Juga: Ridwan Kamil Sebut Luna Maya Jadi Sosok yang Paling Dirugikan Kepindahan Ibukota dari Jakarta ke IKN
"Di sana (IKN), jadi reviewer, ngeritik ini itu, ini terlalu miring, terlalu kayak Jakarta, kan di sana harus ada green-green-nya, gitu. Jadi saya itu dibayar hanya untuk nyinyir," ungkapnya.
Namun demikian, Emil menjelaskan, nyinyirannya itu tak sekadar nyinyiran biasa melainkan bersifat ilmiah, membangun, dan memberi solusi.
Emil mengatakan, membangun sebuah kota itu tidak bisa dilakukan dalam hitungan 5 tahun atau 10 tahun, tapi membutuhkan waktu banyak.
"Kalau dalam waktu yang pendek, hanya jadi government center. Makanya, tantangan IKN itu adalah memindahkan manusia. Sehingga IKN bisa mejadi kota," katanya.
"Jadi gini, jangan hanya fasilitas manajer hingga CEO yang punya tempat ini itu, tapi si OB-nya harus dipikirkan tinggal di mana, bisakah dia bahagia dengan upahnya gitu," katanya.
Dengan begitu, IKN itu harus menyediakan tak hanya apartemen kelas menengah atas saja melainkan juga rumah susun (rusun). "Kalau mau jadi kota, ya dari A sampai Z, dari multilevel ekonominya tu harus disediakan," jelasnya.***
