Network
PR JABAR - Indonesia kembali diramaikan dengan perdebatan terkait boleh tidaknya presiden petahana ikut berkampanye dalam Pemilu.
Isu ini mencuat menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo yang menegaskan haknya sebagai warga negara untuk turut serta dalam kontestasi politik, termasuk berkampanye.
Mari kita bedah lebih dalam tentang pro dan kontra dari presiden yang turut berkampanye:
Argumen Pendukung:
Hak Kebebasan Berekspresi: Setiap warga negara, termasuk presiden, memiliki hak berpendapat dan berekspresi, serta hak berpartisipasi dalam proses politik.
Larangan kampanye bagi presiden dinilai dapat membatasi hak-hak politik fundamental tersebut.
Demokrasi Partisipatif: Keterlibatan presiden dalam kampanye dapat dilihat sebagai wujud demokrasi partisipatif, di mana pemimpin secara terbuka menyatakan preferensi politiknya dan mendorong keterlibatan publik dalam diskusi politik.
Transparansi dan Akuntabilitas: Kampanye dapat menjadi platform bagi presiden untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintahannya selama menjabat, serta memaparkan visi dan misinya untuk periode selanjutnya.
Argumen Penentang:
Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan: Keberadaan presiden dalam kampanye dikhawatirkan dapat berpotensi disalahgunakan untuk menarik keuntungan bagi kandidat tertentu, misalnya melalui mobilisasi birokrasi, penggunaan fasilitas negara, atau intimidasi terhadap pihak-pihak lain.
Netralitas Kepemimpinan: Presiden dinilai perlu menjaga netralitas kepemimpinannya agar dapat fokus melayani seluruh rakyat, tidak hanya pendukung kandidat tertentu.
Ikut berkampanye dikhawatirkan dapat memicu polarisasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap presiden.
