Network
PR JABAR - Ribuan personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024). Adapun massa dari aksi itu tergabung dalam Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut total personel gabungan yang diterjunkan mencapai 3.929 personel.
"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Susatyo kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
Dia meminta seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis. Dia juga mengimbau massa agar menjaga keamanan dan ketertiban supaya aksi berjalan aman dan tertib.
"Kami mengimbau kepada para korlap dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa. Lakukan aksi unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas di depan gedung DPR/MPR RI," katanya.
"Dengan persiapan dan kesiapan pengamanan yang sudah kami lakukan, kami mengimbau kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif," imbuhnya.
Salah satu koordinator aksi, Meri mengatakan aksi ini rencananya akan digelar pukul 10.00 WIB. Ia mengklaim lebih dari 1.000 orang yang hadir dari pelbagai elemen masyarakat, baik mahasiswa, buruh hingga aktivis dan akademisi.
Aksi ini bertepatan dengan DPR yang akan menggelar rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 hari ini.
Meri menyebut ada 15 tuntutan yang dibawa dalam aksi ini. Beberapa di antaranya menolak hasil pemilu 2024 yang curang, turunkan harga sembako hingga mendesak supaya DPR menggelar hak angket terhadap kecurangan pemilu tersebut.
Usai hari pemungutan suara Pemilu 2024digelar pada 14 Februari lalu, teriakan soal dugaan adanya kecurangan kian nyaring disuarakan oleh pelbagai elemen masyarakat dan para kandidat yang bertarung.
