Network
JABAR PR - Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah dan kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga kini terus menuai polemik dan sorotan publik.
Merespon aspirasi masyarakat, Anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri, mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut.
Baca Juga: Awal Zulhijah 1445 Hijriyah Jatuh pada Sabtu 8 Juni 2024, Hari Raya Idul Adha, Senin 17 Juni 2024
“Sebagaimana kita ketahui kementerian yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR, apalagi Pak Menteri (Basuki) juga (bagian dari) Ketua Komite BP Tapera. Kami di Komisi V ini paling banyak ditanya masyarakat dan wartawan,” ujar Irene saat rapat kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Irene menyoroti kurangnya data detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja.
“Jadi bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini saya belum menemukan hitungan data detail mengenai proyeksi kontribusi Tapera bagi kebutuhan perumahan para pekerja, baik ASN maupun pekerja swasta,” tandasnya.
Baca Juga: Belum Paham Apa dan Bagaimana TAPERA?Nih Selain Bunga KPR 5 persen, Begini Kata PUPR
Ada dua poin pertanyaan yang diajukan Irene, yaitu terkait perhitungan detail kebutuhan rumah baik bagi ASN juga bagi pekerja swasta.
"Pertama, adalah hitungan gap atau kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh Tapera itu seperti apa? Saya mohon ada perhitungan detail dari Dirjen Perumahan misalnya untuk ASN bagaimana? untuk pekerja swasta juga bagaimana?,” kata Irene.***
