PR JABAR - Bakal Calon Bupati Cirebon dari PDIP, Imron Rosyadi, mengaku pusing tujuh keliling dalam menghadapi Pilbup Cirebon. Kebingungan ini terkait dengan pencarian bakal calon wakil bupati (Cawabup) yang akan mendampinginya dalam Pilkada Kabupaten Cirebon mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Imron Rosyadi saat bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Senin 24 Juni 2024 malam. Setelah melakukan komunikasi politik dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, Imron menekankan pentingnya menyamakan persepsi untuk membangun Kabupaten Cirebon.
Komunikasi Politik dan Kesepakatan Koalisi
Meskipun PDIP adalah partai pemenang pemilu, Imron Rosyadi menyadari pentingnya terus menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Dengan bergabungnya PKB ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), PDIP Kabupaten Cirebon kini berdiri sendiri.
"PDIP Kabupaten Cirebon sekarang ibaratnya sedang jomblo. Saya sudah datangi Gerindra, tapi tidak ada yang mau jadi wakil saya. Sekarang kita datangi Partai Golkar. Kalau tidak mau lagi, saya akan gunakan ajian jaran goyang," ucap Imron setengah bercanda.
Selain itu, Imron Rosyadi menjelaskan bahwa kedatangan PDIP ke DPD Partai Golkar merupakan bagian dari menjalankan amanat surat tugas dari DPP PDIP. Tujuannya adalah membangun Kabupaten Cirebon bersama-sama dengan partai-partai yang ada di parlemen Kabupaten Cirebon. Hal ini diperintahkan oleh DPP agar ada komunikasi untuk membuka koalisi dalam Pilkada akhir tahun ini.
"Meskipun kami bisa mengusung satu paket, selagi masih bisa berkoalisi dengan partai lain termasuk Golkar, kami akan terima. Saya datang ke sini juga menawarkan, apakah Teguh mau jadi wakil saya atau bagaimana," jelas Imron.
Dinamika Koalisi dan Kesepakatan Politik
Imron Rosyadi juga menekankan bahwa jika KIM dan PKB ingin berkoalisi dengan PDIP dan meminta dirinya berada di posisi wakil bupati, ia tidak akan menolak. Selama ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon, semua kemungkinan bisa dilakukan. Imron juga menambahkan bahwa persoalan koalisi saat Pilpres tidak mengikat untuk daerah.
"Buktinya, ada perintah dari DPP PDIP di Pilkada Kabupaten Cirebon untuk melakukan komunikasi dengan partai lain. Asal semuanya sepakat, demi perbaikan Kabupaten Cirebon, tidak ada yang tidak mungkin. Saya sudah meminta Rudiana, Bendahara Umum DPC PDIP, jadi wakil saya, tapi dia tidak mau. Ya, saya kelilinglah cari wakil dari partai lain," tambah Imron.
Tanggapan Partai Golkar dan Proses Penjajakan Koalisi
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, mengakui bahwa kedatangan Imron dan rombongannya merupakan kunjungan resmi kepartaian. Kunjungan ini adalah langkah penjajagan koalisi antara PDIP dan Golkar. Teguh juga menekankan bahwa Golkar akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPP sebelum membuat keputusan.
Partai Gerindra sebagai Primadona di Pilbup Cirebon
Dalam Pilbup Cirebon ini, Partai Gerindra menjadi primadona dengan banyaknya bakal calon bupati yang mendaftar. Ketua DPC Partai Gerindra, Drs H Subhan, menyebutkan bahwa cabup yang mendaftar ke Gerindra sangat luar biasa, termasuk tokoh-tokoh seperti Wahyu Tjiptaningsih (Ayu), Luthfi, dan Kadis Kebudayaan Kabupaten Cirebon Abraham Muhamad.
Namun, Subhan menegaskan bahwa DPC Gerindra tidak akan gegabah dalam menentukan siapa calon bupati Cirebon yang akan mendapatkan rekomendasi. Adanya fit and proper test bertujuan untuk memilih cabup yang berkualitas dan memiliki dedikasi dalam memajukan Kabupaten Cirebon.
"Urusan rekomendasi diarahkan sepenuhnya ke DPP. Artinya, calon yang diusung DPP dipastikan memiliki kapasitas yang mumpuni. Kami harus patuh dan menjalankan perintah DPP. Selagi semuanya untuk memperbaiki kondisi Kabupaten Cirebon, pasti kami akan laksanakan," tegas Subhan.
Mekanisme Koalisi dan Harapan untuk Kabupaten Cirebon
Subhan juga menambahkan bahwa saat ini mekanisme semua partai koalisi—Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKB—sedang berjalan untuk menentukan siapa kader dari empat koalisi ini yang akan mendapatkan rekomendasi. Hasilnya nanti akan dibahas dalam rapat koalisi untuk menentukan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon.
Pengamat politik dan kebijakan publik Cirebon, Angga Maradeka, menilai bahwa koalisi Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PKB di Pilbup Cirebon sangat strategis. Koalisi ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Cirebon yang berkualitas. Sebab, kondisi Kabupaten Cirebon saat ini sudah terpuruk dari berbagai segi.
"Kalau koalisi ini memberikan rekomendasi kepada orang-orang yang itu-itu saja, meskipun menang, kondisi Kabupaten Cirebon tetap akan jalan di tempat. Mumpung koalisi ini sedang naik daun, berikan cabup dan cawabup yang berkualitas, yang punya leadership mumpuni dan paham jalannya pemerintahan," kata Angga.
Menurutnya, kondisi seperti itu kemungkinan terjadi di daerah lain, di mana para calon kepala daerah akan berupaya mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra dan koalisi KIM untuk Pilkada mendatang.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, Imron Rosyadi harus mencari solusi terbaik untuk menghadapi Pilbup Cirebon. Keputusan koalisi dan penentuan calon wakil bupati akan menjadi penentu penting dalam memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Cirebon 2024.***