Network
Bupati Majalengka periode 2018 - 2023 itu pun mengaku fleksibel terkait sosok Cawabup yang akan mendampinginya dalam Pilbup Majalengka yang digelar pada November 2024 tersebut.
Pihaknya mensyaratkan sosok yang akan mendampinginya itu harus memiliki jaringan, komitmen, dan siap berjuang untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Majalengka.
"Saya secara pribadi sangat fleksibel dalam hal pemilihan sosok Cawabup, karena pada dasarnya PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol di Majalengka yang bisa mengusung paslon satu paket tanpa koalisi," kata Karna Sobahi.
Indra Sudrajat sendiri bukan orang asing di internal PDI Perjuangan Majalengka.
Profilnya tak hanya terbatas pada dunia politik, ia juga telah menjadi kuasa hukum dalam berbagai kasus politik di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat.
Sebut saja, Kuasa Hukum Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Wakil Bupati Majalengka
Tarsono D. Mardiana, Kuasa Hukum Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.
Lalu, pernah menjadi kuasa Hukum Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama TB Hasanuddin dan Anton Charliyan Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Serta beberapa kuasa hukum calon kepala daerah lainnya di Jabar yang diusung PDI Perjuangan.
Baca Juga: Janji Gus Men Kepada Surini dan Seluruh Jamaah Haji : Sekuat Tenaga Beri Pelayanan
Sehingga tak berlebihan, lulusan sarjana hukum Universitas Pasundan Bandung ini, telah membuktikan pengetahuannya, bukan hanya sekadar teori, namun juga diaplikasikan dalam praktik di lapangan.
Di samping karier politik dan karir profesionalnya, ia telah mengukir jejak yang mengesankan melalui aktivitas diberbagai organisasi yang pernah diikutinya.
