Network
PR JABAR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sanksi tegas kepada sejumlah menteri yang tidak netral pada Pemilu 2024.
Hal tersebut disampaikan Anies saat kampanye akbar di GOR Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 22 Januari 2024.
"Presiden bilang harus netral, bukan? Ada yang berani menentang perintah itu? Kalau ada yang berani, apakah presiden diam saja? Kalau presiden sudah mengatakan harus netral, janganlah melawan presiden; dan kalau ada yang tidak menaati presiden, maka beri sanksi pada yang tidak taat," ucap Anies.
Meski begitu Anies tidak mengungkapkan menteri mana yang harus mendapatkan sanksi tegas dari Presiden Jokowi tersebut.
Namun demikian, sejauh ini sejumlah menteri telah memberikan dukungannya terhadap pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Terbaru, Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan dukungannya terhadap nomor urut 02.
Baca Juga: Anies Baswedan Mengunjungi Kediaman Rhoma Irama, Anies Sebut Minta Doa Restu
Masyarakat saat ini, lanjut Anies Baswedan, menunggu ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi terhadap pejabat yang tidak berlaku netral selama Pemilu 2024.
Anies menilai perlu dijelaskan pula secara lugas mengenai batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan menteri selama penyelenggaraan pemilu.
"Rakyat ini menunggu. Hey, kita udah tahu nih, ini forbidden, tidak boleh masuk kalau ada tanda forbidden. Terus kalau ada yang masuk (melanggar) diapain? Kita sanksi. Sanksinya apa? Tilang. Betul kan," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.
Baca Juga: Elektabilitas Anies-Cak Imin Nyaris Jeblok di Jateng, Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud Bersaing Ketat
Anies mengaku khawatir penyelenggaraan Pemilu 2024 akan menjadi hancur ketika banyak diwarnai pelanggaran tanpa ada penindakan.
"Kalau tidak diberi sanksi, artinya apa boleh? Habis itu kacau jalannya. Kenapa kacau? Ya, semua orang melanggar, forbidden," tuturnya.
Anies mengatakan jika banyak dugaan pelanggaran yang diabaikan, maka perbuatan serupa lainnya akan lebih banyak terjadi.
"Begitu ada satu pelanggaran dibiarkan, maka pelanggaran lain akan menyusul lebih banyak lagi," tandasnya.***
