Network
"Nah ini harus dihindari, dan ini menjadikan sebuah pemahaman masyarakat kita beda, sehingga tidak boleh dilakukan dengan menyudutkan atau mengangkat isu isu sensitif, " paparnya.
Di Pemilu 2024 kemarin pemerintah sudah melakukan berbagai langkah pencegahan hoaks agar tidak menjadi dampak serius, saat tahapan, pelaksanaan dan pasca pemilihan umum 14 februari lalu.
"Masyarakat kita ini hanya 9 persen yang berasal dari lulusan perguruan tinggi, 9 persen ini dianggap memahami bagaimana kampanye, mana itu kampanye negatif , mana itu kampanye positif, " jelasnya.
Sisa dari 9 persen, itu masyarakat yang berlatar pendidikan dari lulusan SD sampai SMA di semua strata golongan.
"Pemerintah melalui Kemenkominfo, Polri, TNI, BIN hingga penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu terus berupaya agar masyarakat tidak termakan hoaks di pemilu 2024," terangnya.
Diakui Firman, bahwa parpol harus bisa legowo ketika partainya diserang hoaks atau pasangan calon di pilgub, pilbup dan pilwalkot ikut diserang opini medsos.
"Saya ambil contoh, ada fenomena di pilpres 2008 saat Barack Obama dan John Mccain, saat itu pendukungnya Mccain menyerang Obama dengan hoaks bahwa Obama itu masuk golongan islam radikal dan sebagainya, namun oleh Capres Johnny Mccain saat itu dijelaskan bahwa Obama rakyat Amerika yang siap membangun Amerika, dan itu diklarifikasi oleh tokoh langsung, " jelasnya.
Dari penjelasan fenomena di Pilpres Amerika Serikat 2008 itu, kita bisa belajar agar elit politik kita,khususnya di daerah harus dewasa dalam menyikapi perbedaan.
"Intinya dewasa dalam menyikapi perbedaan itu penting, dan itu harus ditunjukkan oleh tokoh politik di negeri ini agar masyarakat bisa melihat dan mengikuti tokoh politik pilihannya, tanpa harus mengorbankan silaturahmi, " pungkasnya.**"
