Network
PR Jabar – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengantisipasi kerawanan tiap tahapan Pilkada serentak 2024.
Pj Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, salah satu upaya mitigasinya adalah dengan koordinasi antara Pemprov Jateng, KPU, Bawaslu, TNI, Polri dan Kejaksaan Tinggi.
"Kita maksimal dalam mengawal dan menyukseskan pemilu ini. Sehingga butuh peningkatan sinergi di antara kami,” kata Nana saat menerima kunjungan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 4 Juni 2024.
Menurut Nana, dalam penyelenggaraan Pilkada, potensi kerawanannya beragam. Mulai dari kompetisi antar parpol pendukung yang sangat intens, hoaks, hate speech, money politics, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Baca Juga: KLIK Link PPDB Kota Bandung 2024, Catat Jadwal dan Syarat Pendaftaran untuk Masuk Sekolah Terbaik
"Untuk Pilkada saya kira lebih rawan dibandingkan Pilpres," kata Nana.
Oleh karenanya, diperlukan keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengantisipasi konflik antarkelompok masyarakat pendukung.
Selain itu, lanjut Nana, perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait. Tujuannya agar dapat menjaga kondusivitas, kelancaran, dan ketertiban wilayah selama pemilu.
"Kami juga merangkul forum-forum (warga) supaya mampu menjaga kondusivitas wilayah," ungkap Nana.
Pemantauan dan inventarisasi permasalahan selama tahapan Pilkada ini juga dilakukan melalui Desk Pilkada yang juga melibatkan instansi vertikal. Desk Pilkada tingkat provinsi sampai kabupaten/kota juga sudah dibentuk.
