LAKI KBB Apresiasi Langkah Tegas PLH Kadisdik Jabar Soal Uji Kompetensi Jalur Prestasi Rawan Dimanipulasi

- 3 Juli 2024, 10:33 WIB
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB
Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) KBB /

PR Jabar - PPDB Jabar 2024 ternyata masih menyisakan persoalan klasik karena banyaknya ketidak puasan dari Calon Peserta Didik/CPD yang tidak diterima.

Pemerhati Pendidikan Jawa Barat Gunawan Rasyid, yang juga Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB menyampaikan pandangannya kepada wartawan tentang kondisi pelaksanaan PPDB Jabar 2024.

"Sudah diprediksi sebelumnya keributan yang terjadi akan sama seperti PPDB Jabar 2023 , karena sistem PPDB tidak berubah signifikan, hanya saja dalam penanganan masalah tahun 2023 diduga banyak bohongnya, sementara tahun 2024 PLH Kadisdik Jabar lebih kongkret mengeksekusi di sekolah yang berpotensi bermasalah," jelas Gunawan Rasyid,Rabu 3 Juli 2024.

Baca Juga: Jadwal Prambanan Jazz 2024 Mulai 5-7 Juli 2024, Special Show Queen At The Opera, Cek Harga Tiketnya!

Dirinya menambahkan, bahwa tindakan tegas tanpa pandang bulu pembatalan CPD yang melakukan kecurangan menjadi efek kejut tersendiri dan LAKI-KBB mengapresiasi langkah Ade Afriandi sebagai PLH Kadisdik.

"PPDB Jabar 2024 tahap 1 diyakini masih menyisakan persoalan kalau dilakukan investigasi secara menyeluruh dan LAKI-KBB sanggupmembuktikan, hanya saja efek kejut yang dilakukan oleh PLH Kadisdik Jabar sudah bisa menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem PPDB Jabar kedepan, "ucapnya.

Diakuinya,bahwa yang tidak boleh kehilangan fokus adalah hasil PPDB Jabar tahap 2 dimana potensi keributan/ kerawanan dalam jalur prestasi sangat besar akibat pola skoring dengan nilai kejuaraan 30% dan Uji Kompetensi 70% memberikan peluang kepada oknum operator dan CPD bisa melakukan kerjasama. 

Baca Juga: Liburan Hampir Selesai, Kapan Jadwal Masuk Sekolah Tahun Ajaran Baru 2024/2025? Cek Jadwalnya!

"Hasil kajian kami banyak sekolah yang tidak melakukan uji kompetensi karena terkendala SDM, biaya dan waktu,, ada juga sekolah yang melaksanakan secara tertutup, padahal kalau berbicara akuntabilitas seharusnya dilakukan secara transparan, kecuali nama pengujianya boleh dirahasiahkan, " paparnya. 

Penilaian ujikom 70% dari total skor 100% sudah pasti lebih rawan karena penilaian nya tidak menggunakan alat tapi Subyektif berdasarkan penilaian orang, sehingga dengan mudah menggeser angka berdasarkan selera atau titipan ujarnya

Halaman:

Editor: Arief Pratama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah