Network
PR Jabar - Guna melawan penyebaran hoaks di Pemilu 2024. Seluruh elemen wajib turut terlibat dalam hal ini.
Untuk itu, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan sinergitas dengan berbagai elemen, guna melawan hoaks Pemilu 2024.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang juga berkolaborasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Pers.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers diketahui telah membentuk gugus tugas pengawasan konten media sosial untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku ras, agama, antar golongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama selama tahapan pemilu.
Terbentuknya gugus tugas tersebut bertujuan menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial.
Baca Juga: Panwaslu Kertajati, Majalengka Minta Parpol Patuhi Surat Pemberitahuan Kegiatan Kampanye
"Gugus tugas dibentuk sebagai alat edukasi, sumber berita benar/positif untuk meminimalisir hoaks," kata Rahmat, Rabu 20 Desember 2023.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyambut baik upaya Bawaslu untuk melakukan pencegahan hoaks dan disinformasi.
"Soal mekanisme yang cepat, harus takedown jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya kita harus sepakati, kalo ada konten begitu langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," ungkap Menkominfo Budi Arie awal Desember 2023 lalu.
Selain instansi pemerintahan dan mitra penyelanggara Pemilu, Bawaslu juga menggandeng TikTok sebagai upaya kongkrit pencegahan hoaks Pemilu 2024.
