Network
PR JABAR - Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan tidak akan menormalisasi organisasi Front Pembela Islam (FPI) ataupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena hal tersebut sudah diputuskan pemerintah.
Pasangan dari Cawapres Muhaimin Iskandar ini bahkan mengajak warga untuk menghormati keputusan tersebut meskipun menimbulkan pro dan kontra.
"Nah, apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah, itu keputusan pemerintah, sudah dijalani kemarin, jadi bagi kami, kita hormati keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah setuju atau tidak setuju keputusan itu sudah dibuat, sudah terjadi," kata Anies Baswedan pada acara 'Ngajabarkeun Abah Anies' di Hotel Papandayan, Kota Bandung pada Minggu, 28 Januari 2024.
Hal tersebut disampaikan Anies sehubungan adanya pertanyaan dari seorang peserta acara 'Ngajabarkeun Abah Anies', yang disampaikan kader NasDem, Muhammad Farhan.
"Apakah Abah akan melakukan normalisasi terhadap FPI dan HTI?" ucap Farhan.
Mendapat pertanyaan tersebut, Anies menjawab bahwa Indonesia merupakan negara hukum.
Meski begitu, Anies menyatakan bahwa negara tak dapat melarang warganya untuk berserikat, berkumpul, dan berkegiatan. Bahkan negara tidak dapat mengatur pikiran warganya.
Baca Juga: Kampanye Anies Baswedan di Tegalega, Tegaskan Pemilu 2024 Rakyat Harus Riang Gembira
"Kita harus menghormati pikiran, kadang-kadang kita ingin menyamakan pikiran, kadang kalau orang berbeda pikiran, harus sama dia dengan saya. Enggak boleh, di ruangan ini saja belum tentu pikirannya sama dan negara tidak akan pernah bisa mengatur pikiran, kita hanya mengatur perbuatan," katanya.
Namun Anies mengingatkan agar warga tetap menaati aturan ketika berkumpul dan berorganisasi. Jika didapati melanggar aturan, maka akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
"Jadi, bila ada sebuah organisasi yang melakukan tindakan melanggar hukum maka hukum akan berlaku pada organisasi itu," ucapnya.
Jika dirinya terpilih menjadi Presiden Indonesia, Anies berjanji tak akan membubarkan organisasi secara sewenang-wenang. Dia akan memprosesnya ke pengadilan.
Baca Juga: Anies Baswedan Serang Erick Thohir? Desak Presiden Jokowi Sanksi Menteri Tak Netral
Anies pun menekankan bahwa dirinya akan mengedepankan supremasi hukum bila terpilih sebagai presiden. "Ketika saya bertugas menjadi presiden, saya tidak akan membubarkan, saya akan membawa ke pengadilan, minta pengadilan membubarkan bila melakukan pelanggaran hukum. Kenapa? Karena kami menghormati institusi pengadilan," ucapnya.
"Yang sudah kejadian, sudah, tapi ke depan kita hormati pengadilan dan di situlah negara demokrasi karena kalau tidak negara ini nanti dijalankan pakai selera," kata dia.***
