Network
PR JABAR – Saat ini bersama tujuh calon daerah otonom baru (DOB) lainnya, usulan pemekaran Kabupaten Indramayu Barat sudah ada di meja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Pemekaran Kabupaten Indramayu Barat merupakan satu dari delapan usulan resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tahap pertama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Itu artinya, semua syarat dan proses administratif untuk pemekaran Kabupaten Indramayu Barat dari daerah hingga provinsi sudah selesi, tinggal menunggu pemerintah pusat, dalam hal ini melalui Kemendagri.
Baca Juga: Pantai Pandawa Bali, Surganya Pasir Putih di Balik Tebing Kapur, Tempat Wisata Wajib Dikunjungi
Kemendagri sendiri hingga saat ini tak bisa mengeksekusi kebijakan pemekaran selama 10 tahun ini masih terkendala kebijakan moratorium daerah pemekaran yang belum dibuka.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu di bawah kepemimpinan Bupati Nina Agustina sejauh ini telah melakukan seumlah langkah dalam rangka mempersiapkan berbagai kebutuhan sarana dan prasaran guna mendukung proses pemekaran yang tengah ditempuh.
Bupati Nina Agustina memberikan support penuh terhadap rencana pemakaran Kabupaten Indramayu Barat yang masuk dalam gelombang pertama usulan pemekaran daerah di Jawa Barat yang direncanakan 13 daerah otonom baru (DOB).
Baca Juga: Apa Kabar Kasus Stunting di Kota Cirebon? Sejak 2021 Angka Prevalensinya Alami Ini
Bukan omon-omon, support diberikan Bupati Nina Agustina melalui porsi anggaran pembangunan fisik infrastruktur penunjang pemekaran.
Bupati Nina mengklaim perhatian yang diberikan tak sekadar ada, tetapi upaya serius percepatan pembangunan infrastruktur wilayah calon pemekaran.
