Network
PR JABAR - Bakal Calon Bupati Cirebon dari PDIP, Imron Rosyadi, mengaku pusing tujuh keliling dalam menghadapi Pilbup Cirebon. Kebingungan ini terkait dengan pencarian bakal calon wakil bupati (Cawabup) yang akan mendampinginya dalam Pilkada Kabupaten Cirebon mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Imron Rosyadi saat bersilaturahmi ke DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Senin 24 Juni 2024 malam. Setelah melakukan komunikasi politik dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka, Imron menekankan pentingnya menyamakan persepsi untuk membangun Kabupaten Cirebon.
Komunikasi Politik dan Kesepakatan Koalisi
Meskipun PDIP adalah partai pemenang pemilu, Imron Rosyadi menyadari pentingnya terus menjalin komunikasi politik dengan partai lain. Dengan bergabungnya PKB ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), PDIP Kabupaten Cirebon kini berdiri sendiri.
"PDIP Kabupaten Cirebon sekarang ibaratnya sedang jomblo. Saya sudah datangi Gerindra, tapi tidak ada yang mau jadi wakil saya. Sekarang kita datangi Partai Golkar. Kalau tidak mau lagi, saya akan gunakan ajian jaran goyang," ucap Imron setengah bercanda.
Selain itu, Imron Rosyadi menjelaskan bahwa kedatangan PDIP ke DPD Partai Golkar merupakan bagian dari menjalankan amanat surat tugas dari DPP PDIP. Tujuannya adalah membangun Kabupaten Cirebon bersama-sama dengan partai-partai yang ada di parlemen Kabupaten Cirebon. Hal ini diperintahkan oleh DPP agar ada komunikasi untuk membuka koalisi dalam Pilkada akhir tahun ini.
"Meskipun kami bisa mengusung satu paket, selagi masih bisa berkoalisi dengan partai lain termasuk Golkar, kami akan terima. Saya datang ke sini juga menawarkan, apakah Teguh mau jadi wakil saya atau bagaimana," jelas Imron.
Dinamika Koalisi dan Kesepakatan Politik
Imron Rosyadi juga menekankan bahwa jika KIM dan PKB ingin berkoalisi dengan PDIP dan meminta dirinya berada di posisi wakil bupati, ia tidak akan menolak. Selama ada kesepakatan untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon, semua kemungkinan bisa dilakukan. Imron juga menambahkan bahwa persoalan koalisi saat Pilpres tidak mengikat untuk daerah.
