Network
PR JABAR - Ridwan Kamil berang dengan adanya usulan bahwa Calon Gubernur Daerakh Khusus Jakarta (DKJ) harus ada unsur orang Betawi. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi bahwa seorang kepala daerah harus dipilih oleh rakyat.
Usulan tersebut datang dari seorang anggota DPD RI, Sylviana Murni pada acara rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR membahas Rancangan Undang-undang DKJ, Jumat 15 Maret 2024.
Seperti diketahui, Ridwan Kamil telah diberi Surat Tugas untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta bersama Ahmad Zaki Iskandar (Ketud DPD Partai Golkar DKI Jakarta) pada Pilkada 2024.
Pria yang akrab disapa Emil ini diberikan pilihan oleh Partai Golkar untuk maju di Pilgub DKI Jakarta atau Pilgub Jabar. Namun demikian, hingga saat ini pria yang menjabat sebagai Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) ini belum memberi keputusan pasti.
Meski begitu, mantan Gubernur Jabar ini bereaksi keras dengan adanya usulan bahwa Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta, harus memiliki unsur Betawi. Artinya, kalau calon gubenur bukan orang Betawi maka calon wakilnya harus berdarah lokal.
Atau sebaliknya, jika calon gubernur orang betawi maka calon wakilnya boleh bukan orang Betawi.
Kebaperan Emil disampaikan melalui akun instagram @ridwankamil, Selasa malam, 19 Maret 2024.
Menurutnya, putera daerah menjadi kepala daerah, itu adalah preferensi. Keafdolan.
"Tetapi bukan kewajiban dan dijadikan persyaratan seperti usulan Ibu Sylviana Murni, karena hemat saya negeri kita adalah NKRI dengan semangat Bhineka Tunggal Ika," ujar Emil.
Iapun menyebutkan sejumlah mantan Gubernur DKI Jakarta yang dinilai telah berhasil menjalankan tugasnya. "Gubernur Jakarta terbaik versi banyak ahli sejarah adalah Ali Sadikin, asli Sumedang, Jabar," ungkapnya.
Kondisi seperti itu pun tak hanya terjadi di DKI Jakarta, melainkan juga di Jawa Barat. "Gubernur Jabar pertama adalah Soetardjo KartoHadikusumo dari etnis Jawa. Gubernur Jabar kedua adalah Datuk Jamin, dari etnis Minang," lanjut dia.
"Biarlah rakyat memilih sendiri mana yang terbaik untuk wilayah dan negerinya. Hatur Nuhun," tandasnya.
Koalisi dengan PSI
Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar ungkap peluang Partai Golkar untuk berkoalisi ataupun berkompetisi dengan PSI pada Pilkada DKI 2024 mendatang.
Pasalya, Partai Golkar dan PSI berkoalisi saat Pilpres 2024 yang mengusung Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor 2.
“Siap koalisi, karena kan PSI bagian dari Koalisi Indonesia Maju dengan Golkar dan beberapa partai lainnya," ujarnya.***
