Network
PR JABAR - Gerak cepat, setelah beberapa hari lalu menyepakati kerjasama, Selasa 18 Juni 2024 PKB bersama partai-partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar deklarasi koalisi untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Cirebon.
Bertempat di Rumah Makan Ayam Umbaran Sendang, Sumber, Cirebon, para ketua partai koalisi tampak hadir, antara lain Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon H Abdul Jamil, Ketua DPC Partai Gerindra H Subhan, Ketua DPC Partai Golkar Teguh Rusiana Merdeka dan Ketua DPC Partai Demokrat Heryanto.
Tak hanya pimpinan partai di tingkat kabupaten, deklarasi koalisi KIM dan PKB juga dihadiri sejumlah politisi senior yang juga anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Cirebon dan Indramayu.
Mereka antara lain H Kardaya Warnika dari Partai Gerindra, H Dedi Wahidi dari PKB dan HE Herman Khaeron dari Partai Demokrat.
Dalam kesempatan itu, dibacakan pula poin-poin kesepakatan kerjadama koalisi keempat partai untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 dan penandatanganan nota memorandum of understanding (MoU).
Yang menarik dari deklarasi koalisi ini adalah bergabungnya PKB yang melebur bersama partai-partai KIM yang terbentuk di pusat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) lalu saat mengusung pasangan Prabowo-Gibran.
Untuk diketahui, PKB di Pilpres 2024 lalu bergabung bersama Partai Nasdem dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Terkait hal itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, H Abdul Jamil menyampaikan terimakasih kepada partai-partai KIM yang telah membuka diri untuk PKB bergabung.
Menurutnya, satu hal yang menyatukan PKB dengan KIM adalah kesamaan frekuensi di Kabupaten Cirebon yakni komitmen perbaikan dan perubahan di berbagai sektor.
"PKB bergabung dengan KIM karena memiliki kesamaan frekuensi, yakni perbaikan Kabupaten Cirebon," ujar politisi lulusan Universitas Al Azhar Kairo, Mesir itu.
Selain bergabungnya PKB, hal menarik lainnya adalah partai-partai KIM yang ternyata membuka diri dengan partai-partai lainnya dari Koalisi Perubahan untuk bergabung.
Senada disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Cirebon, H Subhan yang mengatakan semua partai koalisi bisa bergabung karena memiliki kesamaan pandangan tentang keinginan agar ada perbaikan dan kemajuan di Kabupaten Cirebon.
"Tujuan terbentuknya koalisi ini adalah untuk Kabupaten Cirebon agar bisa lebih baik," kata politisi asal Kaliwedi, Cirebon yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD dari dapil III Kabupaten Cirebon itu.
Dua Tokoh yang Potensial Berebut Rekomendasi Koalisi
Salah satu poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani PKB dan partai-partai KIM adalah masing-masing partai tidak dulu menyodorkan nama calon bupati dan wakil bupati.
Disepakati bahwa penentuan pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon dibahas bersama semua partai untuk mencari tokoh yang layak jual dan berpotensi besar memenangi pertarungan.
Hal itu dibenarkan Abdul Jamil yang mengatakan bahwa meskipun PKB memiliki sejumlah nama potensial namun harus terlebih dahulu dibahas bersama-sama dengan partai koalisi untuk menentukannya.
Dikatakan, sejauh ini untuk nama kandidat, baik calon bupati maupun wakil bupati Cirebon sama sekali belum dibahas oleh partai-partai, karena akan dibahas setelah deklarasi.
Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menyampaikan hal senada. Menurutnya, sejauh ini partai-partai koalisi sepakat untuk menurunkan ego tidak menyodorkan nama calon terlebih dahulu.
Saat ini belum dibahas, karena masing-masing partai koalisi juga belum memiliki nama definitif yang direkomendasikan DPP.
Meski partai-partai belum menyepakati calon bupati dan wakil bupati Cirebon, namun berdasarkan nama-nama yang beredar, terutama yang mendaftarkan diri di partai masing-masing setidaknya bisa dibaca siapa yang memiliki peluang besar diusung.
Nama-nama yang ada di kantong partai masing-masing antara lain Wahyu Tjiptaningsih, Muhammad Abdullah Syukri, Teguh Rusiana Merdeka, Ratnawati, Asdullah Anwar, hingga Waswin Janata.
Dari nama-nama tersebut setidaknya hanya ada beberapa nama yang diprediksi bakal bersaing ketat mendapatkan rekomendasi dari partai koalisi.
PKB banyak yang memprediksi rekomendasi akan turun kepada Abdullah Syukri karena sejumlah faktor yang bisa menjadi penguat.
Abdullah Syukri punya hubungan yang sangat dekat dengan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar. Variabel lainnya, Mas Abe, sapaan akrabnya, dianggap dapat menyatukan suara pesantren dan warga Nahdlatul Ulama (NU) karena memiliki ikatan kekeluargaan hampir di semua basis pesantren, terutama Pesantren Buntet, Babakan Ciwaringin, Pesantren Gedongan, Pesantren Kempek dan lainnya.
Selain itu, Mas Abe juga memiliki pengalaman dan jaringan nasional, sehingga dianggap startegis untuk memimpin Kabupaten Cirebon.
Berikutnya yang potensial dapat rekomendasi calon bupati adalah Wahyu Tjiptaningsih, istri dari mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.
Mantan wakil bupati Cirebon itu telah hengkang dari partai asalnya PDIP dan kini telah mendaftarkan diri sebagian bakal calon bupati di Partai Gerindra.
Kekuatan finansial dan pengalaman Ayu, sapaan akrab Wahyu Tjiptaningsih, menjadi bobot tersendiri di mata partai-partai untuk mendapatkan rekomendasi calon bupati Cirebon.
Yang terakhir ada nama Teguh Rusiana Merdeka, ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon yang kini menjabat wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
Posisinya sebagai ketua dan pengalamannya selama hampir lima tahun di legislatif Kabupaten Cirebon, akan menjadi pertimbangan bagi partai-partai untuk memunculkan namanya.
Namun, Teguh dianggap lebih cocok untuk dicalonkan sebagai wakil bupati Cirebon, selain karena karirnya masih panjang juga karena ada parai lain di internal koalisi yang perolehan kursinya di atas Partai Golkar.
Meski demikian, sangat menarik untuk diikuti siapa pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan diusung partai koalsii KIM dan PKB untuk menghadapi calon bupati dari PDIP yang kemungkinan besar rekomendasinya diberikan kepada H Imron Rosyadi. ***
