Network
PR Jabar - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam BEM PTNU se-Nusantara meminta pemakzulan Presiden RI Joko Widodo. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Sate, Kota Bandung.
Koordinator BEM PTNU wilayah Jawa Barat, Khuzaeni mengatakan, presiden sudah tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan telah menciderai rasa keadilan masyarakat.
"Karena demokrasi saat ini sudah tidak jelas, tidak proporsional, seharusnya dari demokrasi yang sehat muncul supremasi hukum yang kuat, tetapi hal itu tak terjadi. Karena itu kami, BEM PTNU se-Nusantara, menginisiasi pemakzulan presiden sebelum 14 Februari 2024," kata Khuzaeni.
Dalam aksi tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan sejumlah pernyataan sikap. Diantaranya, negara harus memulihkan hak masyarakat dan menghentikan represif aparat kepada warga yang bersuara kritis di bidang HAM, lingkungan, hak perempuan atau kesetaraan gender, hak- hak adat dan anti korupsi, juga isu keragaman atau inklusifitas.
"Kemudian, negara harus memulihkan penegakan hukum atas korupsi, pelanggaran berat hak asasi, dan kejahatan ekologis yang merusak bumi dan merenggut hak-hak generasi mendatang," tegasnya.
Memilih pemimpin terhadap seluruh tingkatan yang faham terhadap hak asasi, punya integritas tinggi, tidak punya jejak melalukan pelanggaran hak asasi dan kekuasan inklusif serta menjunjung kesetaraan.
Menghentikan segala bentuk penggunaan aparat penegak hukum, untuk hal-hal apapun. Kecuali bagi penegakan hukum yang jujur, adil dan bermartabat.
Negara harus memulihkan integritas badan pengawas seperti DPR, dan stop menyalahgunakan penegak hukum seperti KPK maupun MK demi kepentingan keluarga dan golongan sendiri.
