Network
PR Jabar - Fenomena dibatalkannya 31 CPD di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung, mengawali kegaduhan proses PPDB Jabar 2024 dan mengulang kegaduhan secara nasional pada PPDB Jabar 2023.
Gunawan Rasyid pemerhati pendidikan Jawa Barat yang juga merupakan Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia Kabupaten Bandung Barat/LAKI-KBB, menyatakan marah dan kecewa sebagai masyarakat atas kegaduhan ini.
Diakuinya, kritik keras dan saran sudah kami sampaikan sejak evaluasi PPDB 2023 bersama komisi V DPRD dan Kadisdik Jabar termasuk sesaat sebelum pelaksanaan PPDB 2024, karena secara sistem tidak ada perubahan yang signifikan sehingga kami menyampaikan di media potensi kegaduhan akan terjadi dan terbukti ujarnya.
Baca Juga: Langgar Aturan Zonasi, 31 Siswa SMA Favorit Bandung Dianulir Kelulusannya pada PPDB 2024
"Pembatalan 31 CPD di SMAN 3 dan 5 Kota Bandung duduga hanya pencitraan karena yang dibongkar merupakan SMAN favorit sehingga gaungnya dahsyat, seperti halnya pada PPDB Jabar 2023 Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Kadisdik Wahyu Mijaya saat itu seolah olah membatalkan 4791 CPD padahal yang terjadi diduga masif," jelasnya, Selasa 25 Juni 2024.
Ditegaskan Gunawan, pihaknya sempat menantang untuk audit investigasi bersama antara DPRD ,Disdik Jabar bersama kami terhadap SMAN 3 dan 5 , SMKN 12 Kota Bandung, SMAN 2 dan SMKN 1 Cimahi, SMAN Margahayu Kab.Bandung tapi tidak berani.
"Dan diduga saat ini walaupun berkurang diperkirakan masih masif, untuk membuktikan, kami ajak untuk audit investigasi bersama, " tegasnya.
Baca Juga: Kisah Hasrat Cinta 24 Juni 2024 Rudra Diculik Penjahat Suruhan Kabir
Seperti yang kami sampaikan pada evaluasi PPDB Jabar 2023 dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi V , Kadisdik Jabar dan Pemerhati Pendidikan Jawa Barat , bahwa persoalan utama bukan pada Zonasi tapi pada sistem yang seolah olah online padahal eksekusinya 80% manual sehingga membuka peluang kepada oknum operator untuk melakukan kecurangan berkerjasama dengan CPD bahkan semua jalur bisa disalahkan gunakan.
"Sungguh ironis rapat dengar pendapat dengan DPRD dan Kadisdik hanya jadi seremonial, dan buang buang uang rakyat karena hasil evaluasi tidak tersampaikan di Kemendikbud dan Ristek ,"ujar Gunawan Rasyid.
