Network
PR JABAR - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi merespons gosip yang beredar terkait mundurnya 17 menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menurutnya, hal tersebut hanya sekadar karangan dari kelompok tertentu.
"Jadi gini, bikin cerita sendiri, ngarang sendiri, percaya sendiri, terus suruh kita, suruh orang lain percaya, gila aja," ujar Budi Arie Setiadi saat berbincang-bincang di kanal YouTube Total Politik dikutip PR Jabar, Minggu, 4 Februari 2024.
"Iya kan? Ngarang cerita heboh, tambah-tambahin gitu. Ah kita sudah tahulah siapa yang memain pemakzulan, menteri
mundur, kita sudah tahu arahnya, gitu loh. Satu sumber, ini satu main kontraktor," lanjutnya.
Ia menyatakan, pemerintahan saat ini merupakan pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis ada resiko "dinamika yang menuju pada ketidak hararmonisan sesaat" merupakan hal yang biasa.
"Ini kan Pemerintahan demokratis yang memang sedang meminta kepada rakyat mandat baru, di mana mandat baru itu akan membentuk keseimbangan politik baru, itu biasa, pasti ada sedikit dinamika," jelasnya.
Ketika disinggung apakah langkah Mahfud MD mundur dari kabinet harus diikuti Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertanahan, Budi Arie Setiadi menyatakan dirinya menghormati keputusan Mahfud MD karena itu hak pribadinya.
Baca Juga: Mahfud Md dan Sekjen PDIP Sebut Kabinet Tak Nyaman, Menkominfo Budi Arie Setiadi: Santai Aja, Dibawa Funky
"Itu keputusan pribadi Pak Mahfud, yang kita apresiasi. Apapun motif dan tujuannya. Pak Mahfud memang orang yang penuh integritas, punya karakter, kita hormatin gitu," ujar dia.
"Tetapi game Pak Mahfud ini kan sebenarnya kita sudah baca dari awal, bahwa ini kan mau minta Pak Menhan juga mundur," ujar dia.
"Dan menurut hemat kami, Pak Prabowo enggak akan mundur. Karena ini kan diangkat, begitu lho," lanjutnya.
Budi Arie Setiadi menyatakan langkah Mahfud MD tidak akan berpengaruh terhadap efek elektoral. " Saya yakin enggak. Karena publik sudah pinter, kenapa baru sekarang," ucapnya.
"Maksudnya untuk memberi efek elektoral dengan menyeret, ya Kalau Pak Mahfud mundur ikutin dong kandidat yang lain, gitu kan. Pak Prabowo diminta mundur jadi Menhan, Mas Gibran diminta mundur jadi Walikota Solo, iya kan. Ini game politik aja, bagian dari narasi politik menuju 2024 biasa aja," bebernya.
"Soal efektif, enggak efektif, ya enggak efektif menurut saya. Sebagai langkah politik, saya gak tahu siapa yang tukang mikirnya. Karena buat saya enggak efektif. Kalau mau dari awal dong, waktu ke KPU ditetapkan sebagai calon," tegasnya.
Baca Juga: PW Persis Jabar Protes Pencatutan Nama dalam Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat Soal Pemakzulan Jokowi
Terkait kemungkinan adanya sejumlah menteri yang mundur, Budi Arie Setiadi mengaku telah menanyakan perihal tersebut kepada para menteri. "Saya sudah tanya Pak Basuki, Bu Retno, Bu Ani (Sri Mulyani), mereka menjawab, 'ah saya mau kerja aja', begitu. Di media juga kan Bu Ani jawabnya gitu kan," ucap Budi.
Menurutnya, hal tersebut hanyalah harapan atau kehendak politik dari kelompok tertentu, bukan faktanya.
Ia menyatakan kehadiran isu tersebut mengikuti gaya 98 (di masa pemerintahan Soeharto digulingkan) yang cara menganalisanya salah. Di masa Soeharto, 14 menteri mundur karena basis pemerintahannya otoriter. "Ini kan Pak Jokowi lahir dari pemerintahan demokratis, bagaimana sih? Inikan demokratis, multipartai, yang multi kepentingan," jelasnya.
Ia menjelaskan pemerintahan demokratis itu penyelesaiannya juga demokratis. "Kalau orde baru itu pemerintahan otoriter ya penyelesaiannya lewat ekstra konstitusional, ekstra parlementer. Ada kata ekstranya. Jadi ekstra konstitusional, ekstra parlementer itu menjawab pemerintahan otoriter, bukan demokratis. Kok Pemerintahan demokratis penyelesaiannya demokratis," jelasnya.
Terkait isu menteri mundur dan pemakzulan, ia menyatakan, diembuskan kelompok yang sama. "Soal isu pemakzulan, menteri mundur, pabriknya sama. Sudahlah tujuannya sama. Entar sebentar lagi Pemilu curang, Pemilu curang. Itu sama juga pabrik sama," ujar dia.
Ketika ditanya soal 'pabriknya', Budi menjawab, "udahlah enggak usah disebut, suruh mikir dikit. Ini pakai penunjukan langsung kayaknya".
Menurutnya, gerakan pemakzulan tersebut itu bagian dari gerakan untuk mendegradasi pemerintahan Jokowi dan pencapaian Presiden Jokowi. "Itu aja, karena itu gerakan enggak mungkin tercapai, prasyaratnya masih terlalu banyak yang kosong-kosong, ibarat variabel tuh enggak nyampai gitu loh, variabelnya enggak terpenuhi," jelasnya.***
