KPK Didesak Usut Tuntas Kasus TPPU Eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

- 19 Februari 2024, 15:32 WIB
Aliansi Masyarakat Akal Sehat Tumpas Korupsi atau AMASTUPSI saat menggelar aksi di halaman Kantor KPK, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024./istimewa
Aliansi Masyarakat Akal Sehat Tumpas Korupsi atau AMASTUPSI saat menggelar aksi di halaman Kantor KPK, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024./istimewa /

PR JABAR - Aliansi Masyarakat Akal Sehat Tumpas Korupsi atau AMASTUPSI mendesak KPK untuk mengusut tuntas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan eks Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

Desakan AMASTUPSI disampaikan melalui aksi unjuk rasa yang dilakukan di halaman Kantor KPK, Jakarta, Seninm 19 Februari 2024.

Selain soal TPPU, AMASTUPSI juga mengungkit dugaan Rahmat Effendi masih ikut cawe-cawe di Pemilihan Legislatif 2024.

"Biarpun Rahmat Effendi mendekam di Lapas Kelas IIA Cibinong, kami dari AMASTUPSI mendapat informasi bahwa beliau 'cawe-cawe' di Pemilihan Legislatif," ujar Ketua AMASTUPSI, Dika yusmin, dalam keterangannya, Senin, 19 Februari 2024.

Baca Juga: Bacaan Niat Puasa Ramadhan dalam Bahasa Arab dan Latin Dilengkapi Artinya

Dika mengungkapkan, pihaknya menerima informasi jika Rahmat Effendi diduga masih bisa menghubungi kolega-koleganya (yang diduga ikut menikmati dana TPPU), dari Lapas Kelas IIA Cibinong untuk membantu anak maupun kerabatnya yang sedang nyaleg.

"Indikasi ini menjadi terang dengan melihat anak beserta kerabatnya mengikuti kontestasi pemilihan legislatif di tingkat provinsi maupun kota," terang Dika.

Bebas dari Aliran Dana Korupsi

Ditambahkan Dika, pihaknya tidak melarang anak atau kerabat Rahmat Effendi mengikuti pemilihan legislatif. Namun, pihaknya menginginkan pemilihan benar-benar menjadi ajang yang bersih dan melahirkan perwakilan rakyat.

"Yang jelas harus yang bebas dari korupsi ataupun penggunaan aliran dana korupsi," tegasnya.

Atas kondisi itu, AMASTUPSI pun menyampaikan sejumlah tuntutannya kepada aparat penegak hukum, terutama KPK. Berikut tuntutan yang disampaikan:

1. Memeriksa apakah benar ada alat komunikasi yang bisa di gunakan oleh Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi untuk menghubungi kolega-koleganya

Baca Juga: Perolehan Suara di Jawa Barat Naik Siginifikan pada Pemilu 2024, Golkar Jabar: Berkat Kerja Keras Kader

2. Memeriksa kembali aliran dana Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi per hari ini dengan dugaan adanya pencucian uang lagi

3. Apabila benar adanya kolega-kolega yang di hubungi dan benar-benar melakukan TPPU untuk disalurkan ke calon-calon pemilihan legislatif ini maka tindak tegas

4. Memeriksa aliran dana kampanye kerabat-Kerabat Mantan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

12 Tahun Penjara

KPK sendiri saat ini memang tengah menyelidiki dugaan TPPU yang dilakukan Rahmat Effendi. Bahkan, sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk mantan Sekda Bekasi Reny Hendrawati pada akhir 2023 lalu. KPK juga sudah menerima pengembalian dua jenis mobil dari keluarga Rahmat Effendi.

Sebelum TPPU diungkit KPK, Rahmat Effendi sudah jadi pesakitan. Ia pun kini tengah menjalani vonis 12 tahun penjara dan mendekam di Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat, sejak Agustus 2023 silam.

Baca Juga: Kapan 1 RAMADHAN 1445 Hijriah? Ini Tanggal yang Ditetapkan Muhammadiyah di Awal Maret 2024

KPK mengeksekusi Rahmat setelah putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Dalam putusan MA itu, Rahmat Effendi harus mendekam selama 12 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Ia juga diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar.

Rahmat Effendi didakwa menerima suap sebesar Rp 10.450.000.000, atau sekitar Rp 10,4 miliar. Jaksa penuntut umum pada KPK meyakini Rahmat Effendi menerima uang tersebut berkaitan dengan beberapa proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Dakwaan terhadap Rahmat Effendi di kasus itu dibacakan jaksa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Senin, 30 Mei 2022.

Jaksa menyebut, penerimaan suap sebesar Rp 10,4 miliar terdiri dari Lai Bui Min senilai Rp 4,1 miliar, Camat Rawalumbu Makhfud Saifudin sebesar Rp 3 miliar, dan berasal dari Direktur PT Kota Bintang Rayatri (KBR), Suryadi Mulya sebesar Rp 3.350.000.000.

Di peradilan tingkat pertama, Pepen divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Kemudian di tingkat kasasi, hukumannya naik menjadi 12 tahun penjara.***

Editor: Lucky ML


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah