Network
PR JABAR -Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) kembali disorot oleh Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) agar tak pandang bulu dalam menangani berbagai kasus pemberantasan korupsi.
Pengacara APSI, Sulaisi Abdurrazaq, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi khususnya di Subang, Jawa Barat.
Ia mengingatkan kembali KPK agar tidak lupa dengan kasus Heri Tantan selaku mantan Kabid Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Subang, yang terbukti memungut uang Rp32 miliar dari honorer yang hendak menjalani tes CPNS pada tahun 2021 lalu.
"Seharusnya KPK jangan tebang pilih dalam kasus ini. Saat itu, terdakwa korupsi Heri Tantan telah mengaku membagikan uang miliaran tersebut ke sejumlah pihak, termasuk ke mantan Bupati Subang Eep Hidayat menerima Rp1,5 miliar," kata Sulaisi melalui keterangannya ke PR Jabar, Kamis 16 Mei 2024.
Sulaisi menjelaskan kasus (korupsi) ini sudah bedasarkan kepada hasil analisis media oleh tim.
Eep yang sebelumnya mengaku menerima uang Rp1,5 miliar dari hasil penjualan rumah tidak bisa mengelak saat dihadirkan sebagai saksi di pengadilan.
"Dengan demikian, maka jelas Eep Hidayat telah menerima uang korupsi Rp1,5 miliar," ucapnya.
Sulaisi juga menilai, kinerja KPK dalam penanganan kasus tersebut terlihat memble dan terksesan loyo. Oleh karena itu, perlu tindakan tegas menyikapi kasus tersebut agar tidak menjadi preseden buruk bagi publik terhadap kinerja KPK.
"Jangan sampai sekelas KPK dicap banci karena loyo dalam menangani kasus terduga korupsi Eep Hidayat," imbuh Sulaisi.
Karena itu, aktivis anti korupsi tersebut menegaskan bahwa pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi ke kantor KPK untuk mendorong KPK agar menangkap Eep Hidayat.
